Tenaga Kerja Kompeten Indonesia

bnsp

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI – BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (LSP – BNSP)

BNSP adalah akronim dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). BNSP yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor  23 tahun 2004,  adalah badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden, memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia mengatur lebih lanjut pelaksanaan asesmen kompetensi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2018 yang menugaskan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga yang memastikan pengembangan kompetensi di Indonesia.

Pendirian BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas.

 

BNSP sebagai otoritas sertifikasi personel dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP.

Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015, Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk mampu menghadapi tantangan persaingan dan peluang dalam kegiatan usaha  tidak ada pilihan selain keharusan  mengembangakan sumber daya manusianya yang mengarah pada pembangunan kompetensi agar menguasai keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan sehingga mereka mampu menunjukkan hasil kerja yang disyaratkan. Pengakuan kompetensi kerja diberikan melalui proses Sertifikasi Kompetensi setelah melalui serangkaian proses sertifikasi oleh  BNSP atau LSP yang memiliki lisensi dari BNSP.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari BNSP. Lisensi diberikan melalui proses verifikasi dan akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi.

 

Fungsi dan Tugas Lembaga Sertifikasi Profesi

Sebagai badan resmi yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi. Tugasnya antara lain sebagai berikut :

  1. Membuat materi uji kompetensi.
  2. Menyediakan tenaga penguji (asesor).
  3. Melakukan asesmen.
  4. Menyusun kualifikasi dengan mengacu kepada KKNI.
  5. Menjaga kinerja asesor dan TUK.
  6. Membuat materi uji kompetensi.
  7. Pengembangan skema sertifikasi

 

Wewenang Lembaga Sertifikasi Profesi

  1. Menetapkan biaya kompetensi.
  2. Menerbitkan sertifikat kompetensi.
  3. Mencabut/membatalkan sertifikasi kompetensi.
  4. Menetapkan dan memverifikasi TUK.
  5. Memberikan sanksi kepada asesor maupun TUK bila mereka melanggar aturan.
  6. Mengusulkan standar kompetensi baru.

 

Pengendalian Lembaga Sertifikasi Profesi

Kinerja Lembaga Sertifikasi Profesi dipantau secara periodik melalui laporan kegiatan Surveilen dan monitoring LSP. LSP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BNSP dikenakan sanksi sampai pada pencabutan lisensi. Kinerja pemegang sertifikat dipantau melalui laporan pengguna jasa (industri).

 

Tenaga Kerja Kompeten Indonesia bekerjasama dengan berbagai Lembaga Sertifikasi Profesi dan berpengalaman menyediakan sertifikasi kompetensi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), Pelatihan / Instruktur / Trainer, Migas, Pemasaran, Administrasi, Customer Service, Operator Komputer dan lainnya sesuai kebutuhan industri saat ini.

Untuk informasi, pertanyaan dan permintaan lebih lanjut dapat menghubungi kami.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
About
Services
Career
Contact